Bandung – Pemerintahan Kabupaten Bandung dalam situasional cukup menghangat, atas sekandal PT.BDS yang diduga melibatkan orang nomer satu di Kabupaten Bandung. (02/08/2025)
Tentunya sekandal ini sangat mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung, juga tingkat trust masyarakat pada pimpinannya semakin menurun. Tentunya Problematika kasus PT BDS menjadi sorotan utama ditengah perekonomian masyarakat, tidak menentu paradoknya ratusan milyar PT BDS mendapatkan uang tersebut dari pengusaha yang di janjikan mendapatkan proyek dari yang berkopentin di pemerintahan Kabupaten Bandung.
Melihat dan megamati sekandal ini, tentunya analisis yang didapat bisa menjadikan solusi untuk penyelesaian sekandal ini, bisa melibatkan beberapa langkah, seperti ;
- Audit Independen, Melakukan audit Independen terhadap PT BDS untuk megetahui secara pasti kondisi keuangan dan operasional perusahaan.
- Mengadakan
- Pembayaran Utang: PT BDS dapat melakukan Pembayaran utang kepada para pengusaha secara bertahap, dengan jaminan yang jelas.
4.Reformasi managemen : Melakukan reformasi managemen PT BDS untuk meningkatlan transparansi dan ajuntabilitas.
Tips yang menguntungkan kedua belah pihak :
- Komunikasi Terbuka, Kedua belah pihak perlu melakukan komunikasi Terbuka dan jujur untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
2.Kerja sama ; Kedua belah pihak perlu bekerja sama untuk mencapai solusi yang terbaik.
3.Transparansi ; Kedua belah pihak perlu transparan dalam melakukan transaksi dan komunikasi.
Dalam pembuktianya, penting untuk memiliki bukti yang kuat dan jelas, seperti :
1.Dokumen ; Mengumpulkan dokumen yang terkait dengan transaksi dan komunikasi.
2.Saksi ; Mengumpulkan saksi yang dapat memperkuat bukti
3.Bukti Fisik ; Mengumpulkan bukti Fisik yang terkait dengan kasus.
Kasus skandal Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna, yang terkait dengan dugaan penipuan senilai ratusan miliar rupiah melalui PT BDS ( Bandung Daya Sentosa) , masih belum jelas arahnya. Namun, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan terkait kekuatan bukti hukum dalam kasus ini.
Kekuatan bukti Hukum :
. Rekaman Audio atau vidio ; Meskipun rekaman audio yang di buat tanpa izin atau sepegetahuan pihak yang direkam dapat menjadi alat bukti, namun statusnya dapat di pertanyakan Hakim memiliki wewenang untuk menentukan apakah rekaman tetsebut dapat diterima sebagai alat bukti atau tidak.
.Surat Peryataan Sepihak; Surat Peryataan Sepihak memiliki kekuatan hukum yang lemah jika di bandingkan dengan Surat perjanjian yang disepakati bersama. Namun, jika Surat Peryataan tersebut dilengkapi dengan saksi saksi, maka dapat memperkuat bukti hukum.
. Alat bukti lainya :
Alat bukti lainya seperti saksi mata, dokumen., dan barang bukti dapat memperkuat kasus ini.
Penguatan Bukti Hukum dari Para Pengusaha
.Dokumentasi yang Rapi : para pengusaha perlu mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti bukti yang terkait kontrak, nota, dan komunikasi dengan PT BDS .
.Saksi – Saksi : Para Pegusaha
Juga perlu mengumpulkan saksi saksi yang dapat memperkuat bukti hukum.
. Pegajuan Gugatan : Para pengusaha dapat megajukan gugatan ke pegadilan jika mereka marasa dirugikan.
Sulit untuk memprediksi apakah kasus ini akan terus berlanjut atau tidak, Namun dengan penguatan bukti hukum yang tepat, para Pengusaha dapat meningkatkan peluang mereka untuk memenangkan kasus ini.
Semoga saja skandal yang megusik ketenagan Bupati maupun para pegusaha dapat menjadi pelajaran mahal kedepan, sebagai catatan buruk tahun 2025. “Pungkasnya.
PEGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK
DAN POLITIK.
R. WEMPY SYAMKARYA.