Bandung – Berdasarkan informasi yang tersedia, Rapat Paripurna KUA – PPAS 2025 di Kabupaten Bandung Barat ( KBB ) telah disepakati dengan penekanan pada keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Bupati Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.(01/08/2025).
Dari pertanyaan tersebut di atas, apa yang di ucapkan Bupati Jeje, apakah sudah menyiapkan dan mengkondisikan sepenuhnya apa saja kebutuhan masyarakat KBB, yang kami lihat selama ini masih sangat menghawatirkan hajat hidup rakyat KBB, juga inprastruktur masih tidak indah di pandang mata, serta membutuhkan proses cukup lama. Perlu dipahami ,Jeje sebagai bupati Bandung Barat,dalam hal penelitian dan keberhasilan dapat dilihat sebagai berikut :
-Kriteria Penilaian Keberhasilan, Apakah anggaran
Yang disepakati benar benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
-Traansparansi dan Akutabilitas proses penyusunan anggaran Tranparan dan akuntabel?
-Partisipasi Masyarakat, Apakah masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses peyusunan anggaran ?
Ide dan Gagasan :
– Pegawasan dan Evaluasi, Pemerintah daerah Perlu melakukan pegawasan dan Evaluasi secara teratur, untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efesiensi.
– Partisipasi Aktif Masyarakat, Pemerintah daerah dapat meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran melalui mekanisme seperti musyawarah dan diskusi publik.
– Prioritas Anggaran :
Pemerintah daerah Perlu memprioritaskan anggaran untuk program program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pembagunan inprastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Dengan demikian, keberhasilan KUA – PPAS 2025 di KBB dapat diukur dari sejauh mana anggaran yang di sepakati dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Tentunya disini harus ada penyeimbang dan oengawasan dari DPRD KBB dalam hal legislasi.
– Pegawasan terhadap pelaksanaan APBD , DPRD KBB memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan APBD untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efesiensi.
– Pegawasan terhadap kebijakan pemerintah Daerah, DPRD KBB juga memiliki peran dalam megawasi kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan kepentingan masyarakat.
Kriteria pengawasan yang efektif :
Transparansi proses pegawasan harus transparan dan terbuka untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memantau kegiatan DPRD.
Akutabilitas DPRD harus bertanggung jawab atas tindakanya dan memastikan bahwa keputusan yang di ambil dapat di pertanggungjawabkan.
-Partisipasi Masyarakat, DPRD harus membuka ruang bagi Partisipasi masyarakat dalam proses Pegawasan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili.
Langkah Langkah yang harus dilakukan :
– Pegawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah : DPRD KBB dapat melakukan melakukan Pegawasan terhadap rancangan peraturan daerah untuk memastikan bahwa peraturan tersebut selaras dengan kepentingan masyarakat.
Pegawasan terhadap Pelaksanaan Program :
DPRD KBB dapat melakukan Pegawasan terhadap pelaksanaan program program pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan efektif dan efesien.
Pegajuan Interpelasi : Jika diperlukan, DPRD KBB dapat megajukan Interpelasi kepada pemerintah daerah untuk meminta penjelasan atas kebijakan atau tindakan yang di ambil.
Jika semua ini dapat dilakukan pada pemerintah Jeje – Asep sebagai Bupati KBB, juga DPRD Apa yang anda impikan akan terlaksana sesuai harapan bersama, Tentunya motivasi dan kolaburasi menjadi solusi utama dalam pembagunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Selamat menjalankan tugas sahabat kejar impian jadi kenyataan.
PEGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK
DAN POLITIK.
R. WEMPY SYAMKARYA.